Artikel

Cara memanggil penggugat yang berperkara dan tidak diketahui lagi alamatnya dilakukan dengan mekanisme panggilan gaib.

Dalam Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tergugat yang tidak diketahui Alamatnya maka dilakukan dengan pemanggilan melalui papan informasi atau media maasa sering juga dikatakan panggilan gaib sebagai berikut:

Pasal 138 ayat (1) dan (2) KHI

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Dalam Pasal tersebut hanya menjelaskan tentang tergugat yang tidak diketahui alamatnya saja dan tidak menyinggung tentang penggugat yang tidak diketahui alamatnya lagi untuk itu mahakamah agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 7 Tahun 2012 (SEMA No 7 Tahun 2012) kamar agama yang menjelaskan “Bagaimana jika Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ? Penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan gaib.”

Dari uruian diatas dapat disimpulkan bahwa cara memanggil penggugat yang tidak diketahui alamatnya lagi dengan prosedur pemanggilan gaib seperti yang dijelaskan pada Pasal 138 KHI sesuai dengan SEMA  SEMA No 7 Tahun 2012 kamar agama.

Pada dasarnya persyaratan partai politik dalam mengikuti pemilu telah diatur secara tegas dalam Pasal 173 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) yang menerangkan :

2. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Politik
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU
i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

3. Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan partai politik dalam mengikuti Pemilu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 173 Ayat 1 dan tidak diverifikasi akan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Pada dasarnya pemberi kerja diwajibkan memenuhi hak-hak dari pada pekerja, salah satunya yaitu, mengenai jaminan kesehatan. Pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan  menerangkan bahwa:

“Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran”

Lebih lanjut Dalam Pasal 17 UU No 24 Tahun 2011, diterangkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS pekerjanya akan dikenai sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis
2. Denda, dan/atau
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu

Pemberian sanksi berupa teguran dan denda dilakukan oleh BPJS, sedangkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu menyangkut perizinan, dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pemberi kerja wajib membayarkan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja.

Pada prinsipnya Bank tidak mengharapkan terjadinya Kredit atau Pembiayaan bermasalah namun timbulnya Kredit atau Pembiayaan bermasalah seringkali terjadi di masyarakat.

Upaya penyelesaian kredit diatur dalam Peraturan OJK Nomor 32 /Pojk.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum Pasal 7 ”Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:

a. pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau

b. melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.”

Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /Pojk.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat Pasal 21 ayat 1 dan 2 berbunyi;

(1) BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria:

a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan

b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

(2) Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penjadwalan kembali;

“penjadwalan kembali (rescheduling)” berupa perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur dan/atau perubahan jangka waktu.

b. persyaratan kembali; dan/atau

“persyaratan kembali (reconditioning)” berupa perubahan sebagian atas seluruh persyaratan Kredit. Persyaratan kembali (reconditioning) dilakukan melalui antara lain:

1. perubahan jadwal pembayaran;
2. perubahan jumlah angsuran;
3. perubahan jangka waktu;
4. penurunan suku bunga Kredit; dan/atau
5. penghapusan sebagian kewajiban;

c. penataan kembali

“penataan kembali (restructuring)” berupa perubahan persyaratan Kredit. Penataan kembali (restructuring) dilakukan melalui antara lain:

1. penambahan fasilitas Kredit BPR; dan/atau
2. konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Kesimpulannya Apabila seluruh upaya Penyelamatan Kredit telah dilakukan namun debitur tetap tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap Bank, maka Bank akan melakukan upaya Penyelesaian Kredit dengan melakukan pelelangan jaminan kredit sebagaimana diatur dalam  Pasal 12 A UU Perbankan (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.